Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sahrudin Sahrudin
Hairun Yasin

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat perkembangan daerah Kabupaten Bima. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan Kabupaten Bima dilihat dari perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 100.70%, dan tingkat kemandirian Kabupaten Bima diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 40.64% termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikt lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan  menunjukan kinerja keuangan positif.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Referensi

  1. Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
  2. Deddy dan Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  3. Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
  4. Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
  5. Halim, Abdul, 2004, Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
  6. Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta, Salemba Empat.
  7. Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
  8. Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
  10. Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.
  11. Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah
  15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
  17. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.