Analisa Kemampuan Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Megasuciati Wardani
Firman Firman
Muhammad Nur

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisa Kemampuan Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima.†Masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kemampuan kerja pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima? Dan 2) Bagaimana kemampuan kerja pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima? Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima. Dan 2) Untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima. Untuk membahas Penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian yaitu Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu  wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala BKD sebanyak 1 orang dan seluruh pegawai sebanyak 33 orang. Jadi total populasi sebanyak 44 orang.  Berdasarkan pada kondisi populasi penelitian yang ada  dan sebaran populasinya berada dalam keterjangkauan, maka peneliti dalam penentuan sampel dengan menggunakan  purposive sampling atau pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja terhadap populasi yang ada.  Sehingga jumlah sampel yang diambil sebagai keterwakilan dalam analisis kualitatif deskriptif  sebanyak 12 orang dan  sekaligus sebagai responden. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah variabel penelitian, maka hasil penelitian yang diperoleh yaitu : pertama, Analisis kemapuan kerja pegawai dari segi tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman kerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan para  responden atau informan mengenai (1) hubungan tingkat pendidikan seorang pegawai dengan  kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan  belum berjalan dengan lancar dan  belum efektif sepenuhnya, (2) Rata-rata tingkat pendidikan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima masih rendah (95%) tamatan SMA, (3)  beban kerja atau volume pekerjaan yang   diterima oleh pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki masih rendah atau terbatas serta (4) pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja cukup baik dan mendukung kinerja pegawai, serta (5) masa kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima yang berpengaruh terhadap pengalaman kerja masih muda atau baru berkisar (kurang dari 10 tahun).  Dan Kedua, Kemampuan kerja pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima pada dasarnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang responden/informan diperoleh hasil ; (1) Pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat berjalan dengan lancar, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta (2)  Ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas perkantoran pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima ini masih kurang tersedia, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan perkantoran dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang dapat diajukan : Pertama; Diharapkan kepada pimpinan dalam menganalisis kemampuan pegawai harus dilakukan secara obyektif sehingga hasilnya representative dan dapat dipercaya keabsahannya dan pimpinan harus berlaku adil dan tidak memandang bulu dalam memperlakukan para pegawai yang ada, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar, dan kedua; Diharapkan kepada Pemerintah atasan dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima untuk memperhatikan fasilitas pendukung aktivitas perkantoran di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bima, sehingga akan memperlancar kegiatan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

  1. Ali, Faried, 1997, Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
  2. Darmansyah, 2002; Manajemen Kinerja Sektor Publik, Penerbit UPP AMP YKPN.
  3. Gibson, 1996; Manajemen Sumber Daya Manusia; Andy Offset Yogyakarta.
  4. Islamy,1998; Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
  5. Lubis, Ibrahim, 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
  6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Kementerian PAN RI,2003)
  7. Moh. Mahsum, 2006; Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE Yogyakarta.
  8. Musanef, 1982, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
  9. Osborne dan Gaebler, 1996; Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binama, Jakarta.
  10. Riant Nugroho D, 2003; Kebijakan Publik, Alex Media Komputindo Jakarta.
  11. Riyadi 2005; Manajemen Pelayanan Publik; Riyadi Press, Malang
  12. Rucky, 2001; Evaluasi Latihan bagi Pegawai Negeri, Sinar Baru Bandung.
  13. Sugiyono, 1997, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
  14. Suprihanto, J., 1988, Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan, BPFE, Yogyakarta.
  15. Thoha, Miftah, 1992, Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
  16. Tjokroaminoto, 2001; Konsep dan Isue Pembangunan Diktat kuliah MAP Universitas Gajdah Mada Yogyakarta
  17. Westra, Parieta, 1990. Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
  18. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  19. Undang- Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian